Tulungagung - Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) mengapresiasi pengukuhan sejumlah perusahaan di Tulungagung menjadi anggota Asosiasi Perusahaan Sahabat Anak Indonesia (APSAI), karena akan mendukung terciptanya kota layak anak (KLA)
Deputi Bidang Tumbuh Kembang Anak Kementerian PPPA Leny N Rosalin, mengatakan, melihat komitmen Kabupaten Tulungagung dalam memberikan banyak fasilitas bagi anak begitu mengembirakan. Posisi Tulungagung saat ini di KLA berada dalam tiga kabupaten di Jatim yang dapat kategori Nindya.
"Kalau melihat komitmen saat ini, Kabupaten Tulungagung bisa segera naik peringkatnya, dari Nindya ke Utama," kata Leny di sela-sela Advokasi dan Pelantikan Pengurus APSAI Tulungagung, Rabu (16/12/2020).
Ia melanjutkan, dengan dilantiknya APSAI di Tulungagung bisa menjadi kontribusi nyata bagi anak-anak. Semua upaya serupa juga dilakukan di kab/kota di Indonesia untuk terus menjaga hak anak serta kesejahteraan mereka. "Kami optimis kabupaten/kota layak anak bisa dicapai semua pada 2030," jelasnya.
Leny menambahkan, komitmen nyata itu pun terlihat ketika ada 271 desa di Tulungagung menjadi kawasan layak anak. Semua ini menjadi menarik dan kuat ketika dimuai dari kawasan yang paling dasar. "Ini tentu saja menarik, karena di desa-desa sudah dimulai dari hal yang paling dasar," imbuhnya.
Selebihnya, katanya, Kabupaten Tulungagung tinggal melengkapi kebijakan yang belum terealisasi dengan sempurna dari klaster yang perlu dipertajam. Salah satunya optimalisasi akte kelahiran. "Tulungagung sudah 95% lebih untuk akte kelahiran, tinggal disempurnakan lagi menjacapai 100%, jadi tinggal 5% saja yang digenjot," katanya.
Keberadaan APSAI, lanjutnya, bisa memberikan manfaat besar bagi anak, termasuk di Tulungagung. Pasalnya, dunia usaha akan berinteraksi dengan anak-anak serta membawa dampak bagi mereka. Kalau diteliti, anak-anak menjadi stake holder perusahaan. "Mereka bisa menjadi konsumen, anggota keluarga dari karyawan itu juga punya anak-anak. Selanjutnya, anak-anak ini 10-30 tahun ke depan akan menjadi pekerja muda masa depan yang nantinya juga bisa memimpin perusahaan itu. Serta anak adalah bagian warga dari masyarakat, di mana perusahaan melakukan bisnisnya," jelasnya.
Bupati Tulungagung Maryoto Birowo, mengatakan, berbagai masukan dan upaya dilakukan untuk penyempurnaan di masa-masa mendatang. Saat ini jumlah anak di Tulungagung berusia di bawah 18 tahun mencapai 26% dari total penduduk. Dengan proporsi anak yang besar, maka program urgensi anak sangat potensial untuk terus dilakukan.
"Isu strategis misalnya stunting, angka kematian bayi yang cenderung fluktuatif, kekerasan anak dan serta kami memberikan kesempatan seluas-luasnya untuk anak dalam berkembang," katanya.
Ia menambahkan, pemenuhan hak pendidikan dan pembelajaran serta pelayanan kesehatan terus ditingkatkan. Struktur perekonomin di Tulungagung sendiri banyak didominasi industri pegolahan pertanian serta eceran. "Serta industri kecil yang kuat, APSAI didominasi industri kecil dan terus berkomitmen mengembangkannya," jelasnya.
Ketua APSAI Pusat Luhur Budijarso Lulu menjelaskan, penerapan 3P yang terdiri dari policy, product dan program sangat relevan dan bisa menjaga tumbuh kembang anak dengan baik. Policy misalnya, kebijakan yang diambil sifatnya mengikat ke dalam.
"Tapi bisa memberikan dampak yang besar. Anggota APSAI komitmen memastikan tidak ada pekerja anak. Termasuk juga produk yang dihasilkan juga harus ramah anak. Misalnya perusahaan anggota APSAI akan mengurangi kadar gula pada sebuah produk, biar aman bagi anak," jelasnya.
Demikian juga untuk sektor program, katanya, pelaksanaan program CSR yang dilakukan harus aman dan terarah bagi anak. Sehingga ada dampak yang bisa dirasakan dengan baik oleh anak-anak.
Apalagi jumlah anak di Jatim paling besar. Tercatat ada 10,16 juta anak tersebar di berbagai kabupaten/kota di Jatim. Adanya kolaborasi dengan berbagai pihak ini bisa memastikan anak dalam memenuhi hak dan kesejahteraannya.
Di Tulungagung sendiri Komitmen pun sudah dilakukan dengan banyak program yang berhubungan langsung dengan anak. Seperti pengesahan perda perlindungan anak yang berbasis sistem serta mendorong desa berbasis anak di 271 desa. Termasuk juga peningkatan anggara anak di tiap tahunnya. Di Tulungagung juga terdapat unit perlayanan terpadu sosial anak integratif.
Sementara untuk peningkatan kesehatan dasar dilakukan akselerasi. Upaya pencegahan juga dilakukan untuk kematian ibu dan bayi. Untuk klaster lingkungan juga dilakukan melalui lembaga terkoordinasi melalui pelayanan anak. Termasuk juga perlindungan khusus dibentuk layanan terpadu bagi anak.
Direktur LPA Tulungagung Winny Isnaini menuturkan, adanya APSAI di Kabupaten Tulungagung memperkuat salah satu pilar dalam membangun KLA. Sehingga ada pemerintah yang berkomitmen, lembaga masyarakat yang aktif serta media yang mengawal dan forum anak hingga ke desa-desa. "Semua itu akan dilengkapi kuatnya pilar dari dunia usaha dengan 3P," sambungnya.
Ia menambahkan, policy menjadi kebijakan perusahaan yang pro pada anak. Baik anaknya karyawan maupun situasi perusahaan yang ramah anak. Sementara untuk produk yang dihasilkan juga ramah anak dan tidak membahayakan bila dikonsumsi anak.
"Kalau untuk program, keberadaan CSR juga dibuat mendukung program pembangunan anak termasuk mendukung KLA," tegasnya.
EmoticonEmoticon